Tugas Pokok dan Fungsi

» Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah

» Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
  3. pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan,  BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
  4. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
  5. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
  6. pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
  7. pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
  8. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
  9. pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
  10. pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
  11. pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya.
  12. pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  13. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  14. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  16. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  17. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  18. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
  19. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  20. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  21. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  22. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
  23. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  24. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  25. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  26. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  27. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.